Kelompok Simpan Pinjam Warga Sejahtera

Menuju Koperasi Berbadan Hukum

Kewajiban Pemotong Pajak

Per. Dirjen Pajak No 39/PJ/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani dan melaporkan SPT ke KPP, hal ini berarti seluruh Perusahaan yang dimiliki oleh Swasta maupun Pemerintah, Bendaharawan Pemerintah, Bendaharawan Pemerintah Daerah, Bendaharawan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang melakukan pemotongan PPh 21 wajib mencantumkan NPWP dan melaporkan SPT ke KPP.

Bagi para Karyawan baik swasta, PNS, TNI dan Polri mempunyai hak untuk mendapatkan bukti pemotongan PPh-21 berupa Formulir 1721-A1 bagi karyawan swasta atau Formulir 1721-A2 bagi PNS, TNI Polri

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: