Kelompok Simpan Pinjam Warga Sejahtera

Menuju Koperasi Berbadan Hukum

BEBAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pemprov Jatim Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor

Rabu, 01 APril 2009 (15:30 wib)
Surabaya, PAB Online
Bergembiralah para pemilik kendaraan bermotor berplat nomor wilayah Jatim. Mulai hari ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengeluarkan kebijakan pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16/2009 tentang Pengurangan Pajak untuk Rakyat 2009.

Berdasarkan beleid itu, pemprov akan membebaskan pajak dan denda untuk tiga hal berikut: Pertama, pembebasan seluruh biaya sanksi administrasi (denda maupun bunga) keterlambatan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).

Kedua, pembebasan seluruh saksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3ABT/AP). Ketiga, membebaskan biaya BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II). Sedangkan, untuk masyarakat yang membayar PKB minimal 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir, pemprov memberi diskon pokok PKB sebesar 2 persen.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Jatim, Akhmad Sukardi mengatakan, program pengurangan pajak untuk rakyat akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 April hingga 30 Juni mendatang.

“Ini merupakan bagian dari program 100 hari gubernur-wakil gubernur Jatim terpilih,” ujarnya, Selasa (31/3).

Dengan adanya program ini, pemprov memberi subsidi kepada rakyat sebesar Rp 45,052 miliar. Rinciannya: Rp 17,2 miliar untuk subsidi penghapusan sanski administrasi PKB, Rp 1,3 miliar untuk sanksi administrasi BBN-KB, dan Rp 26,5 miliar dari penghapusan BBN II, serta Rp 2,051 miliar untuk subsidi pemberian diskon pokok PKB dua persen.

Meski subsidinya cukup besar, Sukardi mengatakan hal itu sudah diperhitungkan dan tidak jadi masalah. Sebab, program ini untuk meringankan beban masyarakat dari dampak krisis keuangan global, serta dari dampak bencana alam -yang terjadi di berbagai daerah di Jatim belakangan ini.

“Lewat program ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat, dan daya beli mereka bertambah. Kalau daya beli bertambah, kemungkinan untuk membeli kendaraan baru juga bertambah dan akhirnya perekonomian bisa bergairah,” terang Sukardi.
Mengapa pajak kendaraan bermotor yang dibebaskan?

Menurut Sukardi, karena di Jatim jumlah kendaraan roda dua dan empat cukup besar, yakni mencapai 7 juta. Dengan demikian, dampak positif kebijakan ini bisa dirasakan rakyat kebanyakan.

Jumlah kendaraan bermotor roda dua di Jatim saat ini sebanyak 5,6 juta unit (80 persen) dan roda empat 1,4 juta unit (20 persen). Setiap tahun, jumlahnya selalu bertambah 8-10 persen. “Dari total jumlah kendaraan bermotor di Jatim, yang menunggak pajak setiap tahun ada 1 juta kendaraan,” imbuhnya.

Tahun ini, target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pajak yang dipatok pemprov mencapai Rp 3,273 triliun. Dari jumlah itu, PKB memberi sumbangan Rp 1,4 triliun, BBN-KB Rp 1,005 trilun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp 750 miliar, P3ABT Rp 16 miliar, P3AP Rp 16,150 miliar, retribusi lelang kayu Rp 2 miliar, dan retribusi parkir Rp 4 miliar.(Surys/ Isma)

Juni 5, 2009 - Posted by | BERITA

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: