Kelompok Simpan Pinjam Warga Sejahtera

Menuju Koperasi Berbadan Hukum

Biaya Pungut PBB

Baru baru ini saya menerima (Menjemput) SPPT PBB untuk tahun 2008. Untuk mendapatkan SPPT tersebut saya diharuskan membayar Rp 3.000,- sebagai biaya pungut PBB. Meskipun keberatan akhirnya biaya pungut tersebut saya lunasi.

Mungkin banyak wajib pajak (WP) yang bertanya-tanya mengapa untuk membayar pajak (PBB) masih dikenai pajak lagi (Rp 3.000). Tidakkan ini menyalahi ketentuan ?, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah bukan besarnya uang yang dipungut, melainkan aturan yang dilanggar dan pertanggungjawaban atas pungutan tersebut tidak pernah jelas.

1. Pungutan Liar.

Pungutan sebesar Rp 3.000 ini menurut saya bisa dikategorikan sebagai pugutan liar alasannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK.07/2008 pasal 2 hruf c, disebutkan bahwa 9% dari 90% porsi PBB yang dibungut adalah biaya pemungutan PBB, jadi mengapa pihak kelurahan masih membebani WP dengan pungutan tersebut padahal sudah mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk memungut PBB .

2. Pertanggungjawaban tidak jelas

Tidak pernah terbukanya realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa menyebabkan pungutan ini rawan untuk disalahgunakan. Pihak kelurahan tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan baik secara periodik maupun setelah selesai menjabat, sehingga hak-hak masyarakat tidak pernah dipenuhi sementara pungutan-pungutan harus terus dibayar . 

Juni 20, 2008 - Posted by | Desaku

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: